Sejumlah konglomerat RI dikabarkan akan ikut membangun rumah untuk program 3 juta rumah. Beberapa di antaranya adalah bos Barito Group dan bos Agung Sedayu Group."Saya sudah undang 4 partner saya, kebetulan membangun Hotel Nusantara di IKN. Ada dari Agung Sedayu Pak Aguan, ada Pak Prayogo dari Barito, ada Pak Boy Tohir dari Adaro, ada Frankie dari Sinarmas, untuk bergotong royong," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) saat ditemui sebelum rapat kerja dengan DPR RI, Selasa (29/10/2024).Meski demikian, belum diketahui pasti proyek apa yang akan dikerjakan oleh para pengembang tersebut, kecuali Agung Sedayu. Pengembang Agung Sedayu akan menggarap proyek di atas lahan hibah dari Maruarar seluar 2,5 hektare. Groundbreaking proyek tersebut akan dilakukan pada 10 November 2024 di Tangerang, Banten.Ketika ditemui setelah rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan ada pengusaha lain yang akan ikut membangun 3 juta rumah yaitu PT Harum Energy Tbk."Barusan saya mendapat telepon dari Pak Lawrence Barki (Komisaris Utama) dari Grup Harum Energy. Dia mengatakan juga siap membantu," ungkapnya kepada wartawan usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.Status Kepemilikan Bangunan di Atas Lahan SitaanAra mengungkapkan, lahan hasil sitaan akan digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah. Namun, ia belum tahu pasti akan seperti apa status kepemilikannya. sebab, perlu adanya diskusi dari berbagai kementerian dan lembaga."Ada kewenangan di kementerian-kementerian yang lain. Menteri Pertanahan dan lain sebagainya. Kan begitu. Tapi tentu sebagai Menteri, saya mesti punya ide, konsep dan dasar. Untuk bisa dijalankan, perlu dukungan dari semua pihak. Termasuk DPR, sangat penting. Dan kementerian lain, dan pemerintah daerah. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri dengan otonomi daerah itu. Kewenangan sudah terbagi habis. Kan begitu. Jadi itulah kita perlu berkolaborasi," tuturnya.Ara mengatakan, selama retreat di Akmil, Magelang, dirinya banyak berdiskusi dengan sederet menteri dan kepala lembaga terkait program 3 juta rumah, termasuk status kepemilikannya nanti. Namun, untuk keputusan pastinya tergantung dari pemerintah dan DPR nantinya."Jadi bentuknya seperti apa? Tentu adalah kesepakatan negara. Negara ini siapa? Ya intinya pemerintah dan DPR. DPR kan wakil rakyat," kata Ara.Anggaran Perumahan Tahun 2025 TurunAra mengungkapkan anggaran perumahan untuk 2025 turun dari anggaran 2024. Pada 2024, anggaran perumahan menyentuh angka Rp 14 triliun namun pada 2025 hanya Rp 5,078 triliun.Ia membeberkan dengan anggaran Rp 14 triliun memiliki target pembangunan rumah 145 ribu unit dan hingga saat ini baru sampai 34 ribu unit. Sementara itu, dengan anggaran Rp 5,078 triliun ini pihaknya diminta untuk membangun 3 juta rumah per tahun."(Tahun) 2024 targetnya 145 ribu saya mendapat data dari Dirjen Perumahan baru 34 ribu per hari ini, anggarannya Rp 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini itu targetnya hanya 145 ribu per hari ini baru tercapai 34 ribu. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak datanya?" katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI."Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," sambungnya.Ia pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan untuk tahun depan. Sebab, target yang harus dicapai cukup berat yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun."Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal mau terbuka sejelas-jelasnya," ungkapnya.