Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 9,58 persen. Penurunan kemiskinan itu terjadi baik di persentase penduduk miskin perkotaan maupun perdesaan.Hal itu tertuang pada berita resmi BPS terkait profil kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2024 yang dipublikasi pada Januari 2025. Tercatat jumlah penduduk miskin pada September 2024 turun 0,89 persen dibanding pada Maret 2024."Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 3,40 juta orang, turun 307,99 ribu orang dibanding Maret 2024 yang sebanyak 3,70 juta orang," kata Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, dalam berita resmi statistik yang dikutip pada Selasa (4/2/2025).Endang juga menjelaskan persentase penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan yaitu dari Maret 2024 sebesar 9,71 persen kemudian pada September 2024 turun menjadi 8,83 persen. Begitu pula dengan persentase penduduk miskin perdesaan, pada Maret 2024 sebesar 11,34 persen dan pada September 2024 turun menjadi 10,45 persen."Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 sebanyak 1,87 juta orang, turun sebanyak 156,23 ribu orang menjadi 1,71 juta orang pada September 2024. Sementara itu penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 1,84 juta orang menjadi 1,68 juta orang pada September 2024," jelas Endang.Baca juga: Info Lur! Jam Operasional BRT Trans Jateng Berubah Mulai 1 Januari 2025Endang juga menjelaskan kondisi garis kemiskinan di Jawa Tengah. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.Pada data garis kemiskinan September 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,45 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.318.864 per rumah tangga miskin per bulan."Sementara pada Maret 2024 rumah tangga miskin rata-rata memiliki jumlah anggota rumah tangga 4,5 orang, sehingga besarnya garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 2.281.505 per rumah tangga miskin per bulan," ujar Endang.Upaya Konkret Tekan Jumlah Warga MiskinAda beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada periode survei Maret-September 2024 antara lain yaitu inflasi Jawa Tengah pada bulan September 2024 sebesar 1,57 persen. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Maret yang sebesar 3,5 persen."Selama periode Maret 2024-September 2024 terjadi kenaikan rata-rata upah buruh atau karyawan dari Rp 2.252.660 menjadi Rp 2.405.447," ujar Endang.Sementara itu dari infografis yang disajikan BPS, persentase jumlah penduduk miskin di Jateng terus turun sejak September 2022, yang berada di angka 10,98 persen. Sedangkan jika dibanding pada Maret 2014, penurunan sudah sekitar 5 persen.Tahun 2024 juga merupakan periode dengan penurunan jumlah penduduk miskin paling tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari catatan BPS penurunan penduduk miskin hingga 300 ribu orang hanya terjadi di tahun 2014. Oleh karena itu, turunnya jumlah penduduk miskin di Jateng pada 2024 ini juga menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.Penurunan jumlah penduduk miskin ini merupakan buah dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa program yang dijalankan untuk menekan penduduk miskin ekstrem antara lain, program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan keterampilan, pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, pemenuhan air bersih, listrik murah, serta pencegahan stunting."Kita sudah mengidentifikasi strategi penanganan kemiskinan ekstrem. Seperti masalah RTLH, masalah air bersih, dan masalah anak tidak sekolah, ini yang kita selesaikan. Yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat di daerah miskin ekstrem," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng.Baca juga: 4 Tahun Mangkrak, Lahan Eks Pasar Induk Blora Ditawarkan ke InvestorSumarno menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat penting diberikan sehingga tidak hanya bantuan konsumtif untuk masyarakat miskin. Menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan stakeholder lain, Pemprov Jateng melaksanakan program pelatihan dan pendampingan wirausaha, pertukangan, dan keterampilan lainnya."Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka mendapat bantuan, tetapi bagaimana bisa berdaya, bisa mempunyai pekerjaan dan penghasilan rutin, sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan," tegasnya.