Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kini kembali mencuat. Kejagung mengumumkan satu tersangka baru dalam kasus tersebut yakni Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata.Mencuatnya polemik kasus Jiwasraya ini setelah manajemen Jiwasraya buka-bukaan mengenai masalah pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya. Manajemen Jiwasraya mengatakan telah terjadi fraud atau kecurangan dalam mengelola keuangan hingga menimbulkan kerugian Rp 257 miliar.Baca juga: Saat Mantan 'Orang Terkaya di RI' Ditetapkan Tersangka Kasus JiwasrayaHal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keuangan Jiwasraya, Lutfi Rizal. Lutfi mengatakan fraud itu merupakan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 31 Desember 2024. Menurutnya, kasus yang terjadi di DPPK Jiwasraya, sama seperti di asuransi Jiwasraya."Jadi ada pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan ranah manajemen risiko yang prudent. Kalau kita bisa bilang ini mirorring dengan Jiwasraya. Sudah dilakukan audit investigasi pada 31 Desember 2024 oleh BPKP terjadi fraud Rp 257 miliar. Pelakunya sama juga dengan Jiwasraya yang saat ini sudah dipenjara," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komis VI DPR RI seperti dilansir detikfinance, Kamis (6/2).Lutfi memaparkan, kondisi ambruknya keuangan DPPK Jiwasraya telah terjadi pada 2003 hingga 2012. Dalam paparannya, kala itu setiap tahun terjadi defisit mulai dari Rp 701 juta hingga Rp 39 miliar.Kemudian yang menjadi janggal, pada tahun 2013 hingga 2018, kondisi keuangan DPPK Jiwasraya kembali positif. Berdasarkan hasil investigasi, pada tahun itu telah dilakukan transaksi saham bermasalah bahkan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).Lutfi menyebut, transaksi saham itu dilakukan oleh pelaku korupsi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto."Setelah 2018- dan 2019 itu negatif. Kalau dilihat pada 2019 ini kasus Jiwasraya telah merebak, dan para pelaku diproses secara hukum, sehingga pengelolaan dari investasi itu sudah nggak ada yang mengelola," pungkasnya.